DPR Dorong Pemerintah Perpanjang Program Diskon PPnBM
DPR RI - Pemerintah didorong untuk meneruskan pemberian program diskon relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga tahun 2022 mendatang.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel di sela-sela kunjungannya ke pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, di BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (21/11).
Kata dia, relaksasi itu mampu memberikan dampak besar bagi geliat industri otomotif nasional.
“Terkait PPNbM, menurut saya pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang menuju (relaksasi) dan tentu kami akan menggiatkan industri otomotif untuk bisa tumbuh lagi terlebih pasca-pandemi Covid-19,” kata Gobel di sela-sela kunjungannya ke pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, di BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (21/11).
Gobel menyebutkan industri otomotif menjadi barometer dari pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk lebih maju lagi.
“Jadi langkah-langkah dari pada pemerintah harus dapat ikut terlibat, jadi bagaimana harus ikut mendorong dalam industri otomotif yang investasinya sudah dari dulu. DPR terus mendorong (PPNbM) dan juga inovasi-inovasi untuk mendorong pertumbuhan otomotif itu sendiri,” pungkas legislator dapil Gorontalo itu.
Sebagai informasi, dalam pagelaran otomotif ini sebanyak 21 merek kendaraan penumpang dan komersil, serta lebih dari 100 merek industri pendukung hadir di GIIAS 2021 untuk menampilkan produk-produk, teknologi, dan inovasi otomotif terkini.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
22 November 2021 16:09 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
22 November 2021 16:09 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
22 November 2021 16:09 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
22 November 2021 16:09 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
22 November 2021 16:09
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman