DPR ajak parlemen Asia tolak diskriminasi Trump atas Yerusalem

DPR RI - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar mengajak Parlemen Asia agar bersatu dan melakukan desakan melawan kebijakan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerusalem.

Ajakan tersebut dia sampaikan saat menghadiri pertemuan Kelompok Asian Parliamentary Assembly (APA), di sela-sela Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-138 di Jenewa, Swiss, Minggu (25/3).

"Dalam Sidang IPU kali ini, ada empat proposal resolusi emergency item yang diajukan Parlemen Palestina, Kuwait, Bahrain dan Turki terkait Yerusalem. Saya sampaikan empat proposal itu menjadi satu. Saya juga minta parlemen Asia memiliki satu sikap atas kebijakan kontroversial Trump itu," ungkap Rofi’.

Lebih jauh politisi PKS ini menyampaikan strategi agar proposal resolusi Yerusalem dapat diadopsi IPU. Indonesia mengusulkan Parlemen-Parlemen Asia merumuskan rancangan resolusi secara bersama-sama dan disepakati bersama.

"Saya tekankan bahwa rancangan resolusi harus meyakinkan bahwa masalah Yerusalem adalah masalah bersama, tidak sekadar masalah Arab Saudi. Harapannya, kalau pun rancangan ini harus di-voting, minimal suara Asia kompak dan akhirnya rancangan bisa diadopsi," papar Rofi’ sembari menjelaskan bahwa proposal emergency item IPU akan diadopsi melalui voting terbuka.

Rofi’ yang juga Anggota Komisi VII DPR RI ini juga menegaskan bahwa masalah Palestina adalah mandat konstitusi.

"Indonesia sangat berkepentingan untuk menolak kebijakan Trump karena ini adalah bagian dari amanat konstitusi," jelasnya.

Pada sisi lain, Rofi’ menjelaskan alasan masalah Yerusalem sebagai keprihatinan bersama. Ada dampak yang signifikan dari kebijakan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pertama, kebijakan itu jelas-jelas melanggar sejumlah resolusi PBB, terutama yang berkaitan dengan status legal Yerusalem.

Kedua menurut Rofi, Yerusalem bukan hanya kota suci bagi umat Yahudi. Ada banyak situs Islam dan Kristen di sana yang menunjukkan eksistensi agama tersebut baik dari sisi ideologi maupun sejarah. Ketiga, dia menegaskan, kebijakan Trump akan memicu konflik yang berkepanjangan dan berdampak luas.

"Itulah sebabnya kebijakan itu harus ditolak," tandas politisi dapil Jawa Timur itu.