Dinilai Gagal, Legislator PKS Inisiasi Panja ‘Food Estate’
DPR RI - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet mengusulkan agar dibentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Food Estate di Komisi IV DPR RI. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena program food estate telah gagal dalam pelaksanaannya.
“Sebagai Kapoksi IV Fraksi PKS akan menginisiasi pembentukan Panja Food Estate ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat atas penggunaan triliunan uang negara yang digunakan untuk melaksanakan proyek Food Estate tersebut,” tegas Slamet dalam keterangan persnya, Senin (3/1/2022).
Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV tersebut menjelaskan, tujuan panja tersebut untuk memperkuat pengawasan DPR terhadap pelaksanaan proyek Food Estate. Selain itu, keberadaan panja juga dapat menjadi instrumen lintas fraksi bagi DPR dalam memberikan sumbangsih dan saran.
Slamet menilai progres pelaksaanannya sangat lambat dan tidak terencana dengan matang sehingga akan berakibat hanya akan mengulangi kegagalan yang sama. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa potensi kegagalan proyek food estate ini dilihat dari beberapa hal.
Berdasarkan hasil temuan dilapangan faktanya menunjukkan produksi tanaman padi hanya menghasilkan 1 ton per hektar jauh dari target 5 ton per hektar yang diharapkan. “Indikator ini menunjukkan ada yang salah dalam penentuan lokasi maupun teknologi yang digunakan, padahal proyek tersebut mendapat pendampingan oleh akademisi namun hasilnya tetap belum memuaskan," ujarnya.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
03 Januari 2022 18:53 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
03 Januari 2022 18:53 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
03 Januari 2022 18:53 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
03 Januari 2022 18:53 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
03 Januari 2022 18:53
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman