Di tahun ketiga, pemerintah fokus pemerataan ekonomi

DPR RI - Di tahun ketiga masa kerja Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

"Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," papar Jokowi dalam sidang tahunan MPR di Gedung DPR, Senayan, Rabu (16/8).

Dalam pidatonya Jokowi juga menyampaikan bahwa, pemerintah menyadari belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Pemerintah menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah juga menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa diwujudkan.

Presiden juga menyampaikan, keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara yang lain di seluruh pelosok negeri.

"Kita ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita. Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudara-saudaranya di wilayah lain Indonesia," ungkap Jokowi.

Presiden juga menghendaki rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Presiden ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik.

"Kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Walaupun IPM kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016 kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks, Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017," jelas Jokowi.

Jokowi meyakini hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, Indonesia akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Bangsa Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat Indonesia semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa.