Di Sidang Tahunan, Ketua DPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Atas Pelanggaran HAM
DPR RI - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet meminta Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Sebab, berdasarkan laporan Komnas HAM, belum ada kemajuan signifikan dari penyelesaian pelanggaran HAM.
"Pada akhir periode ini DPR juga meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM," kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Selain itu, dia menilai aduan-aduan atas kasus-kasus pelanggaran HAM juga kurang mendapat respons dari penegak hukum atau pemerintah.
"Demikian juga dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Tidak ada satupun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019," tegas dia.
Dalam pidatonya, Politikus Partai Golkar ini juga mengklaim kinerja DPR sudah sesuai target. Dia berharap, panja dan tim-tim pengawas DPR dapat menyelesaikan tugasnya demi mengontrol dan memberikan masukan kepada pemerintah.
"Kinerja DPR di bidang pengawasan sampai saat ini telah berjalan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan sikap responsif DPR terhadap hasil temuan panja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, Tim Pemantau, maupun Tim Pengawas DPR RI. Seluruh panja dan tim yang dibentuk oleh DPR diharapkan dapat segera menyelesaikan tugasnya," tandas Bamsoet.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
Sahroni: Kasus Kematian Brigadir J Pertaruhan Psikis Keluarga dan Kredibilitas Polri
16 Agustus 2019 15:07 -
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
16 Agustus 2019 15:07 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
16 Agustus 2019 15:07 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
16 Agustus 2019 15:07 -
Puteri Komarudin Desak Bank Mandiri Tindaklanjut Dugaan Dokumen Agunan Nasabah Hilang
16 Agustus 2019 15:07
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman