Dave Laksono sayangkan penyegelan gula petani di Cirebon

Editor: Haris Kurniawan 28 Agustus 2017 14:49

Anggota DPR Fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyayangkan adanya penyegelan yang dilakukan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap ribuan ton gula milik petani Cirebon, dengan alasan tidak memenuhi kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Petani gula saat ini sedang terpuruk, malah kini gulanya disegel. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula," ujar Dave saat berbincang dengan para petani tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat dan seluruh Ketua APTRI cabang Cirebon di Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Cirebon, Sabtu (26/8).

Kepada Dave, para petani mengatakan, penyegelan sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Menurut mereka, penyegelan oleh Kemendag dilakukan sebelum pengambilan sampel sebagai bahan uji laboratorium.

Kemudian, menurut Dave, sebaiknya Kemendag meninjau kembali penyegelan kembali gula petani tersebut.

"Biar para petani itu tidak dirugikan, uji saja gula itu di BPOM. Mereka itu petani yang sudah bertahun-tahun menjual hasil produksinya dan tidak pernah ada masalah. Mengapa baru sekarang dikatakan tidak layak konsumsi," katanya.

Dave menambahkan, menurut penuturan para petani tebu, justru disaat bersamaan, gula rafinasi impor yang seharusnya hanya diperuntukan bagi industri makanan dan minuman. Namun, malah ditemukan beredar di pasaran.

"Ini justru membingungkan, gula petani disegelm gula impor malah beredar," ungkapnya.

Sementara, walaupun Dave berada di Komisi I DPR yang tidak berkaitan dengan masalah ini, akan tetapi dirinya berjanji akan membantu para petani hingga masalah tersebut bisa diselesaikan.

"Saya akan coba dorong Fraksi Golkar di DPR, khususnya teman-teman yang ada di Komisi V untuk menyikapi persoalan ini secara serius," tuturnya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk lebih optimal dalam mensosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebab selama ini masih banyak masyarakat yang belum terlalu memahami mengenai skema pengajuan kredit tersebut.

Ia menilai sosialisasi KUR yang dilakukan pemerintah masih lemah. Dilihat dari permasalahannya ada pada sosialisasi yang belum kuat. Terutama, menyangkut mekanisme pengajuan dan persyaratan administrasi.

"Untuk buat NPWP saja, para petani sudah kesulitan. Ini bukti masih lemahnya sosialisasi program KUR," pungkasnya. (AMANDA FN)