BPKP Diminta Cegah Kebocoran Anggaran

DPR RI - Komisi XI DPR RI melakukan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam agenda Rapat Dengar Pendapat, Senin (7/2).

Pada kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengimbau BPKP untuk mengamankan keuangan negara guna mencegah kebocoran anggaran.

“BPKP sebagai auditor internal pemerintah berperan penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan begitu, anggaran tersebut yang bisa semakin efisien, tepat sasaran, dan meminimalisir kerugian negara. Selain itu, BPKP juga hadir untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan nasional,” urai Puteri.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyinggung peran pengawasan BPKP telah berkontribusi terhadap penghematan pengeluaran keuangan negara hingga sebesar Rp44,04 triliun, optimalisasi penerimaan negara senilai Rp3,85 triliun, dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp6,43 triliun. Puteri pun berpesan agar kinerja ini bisa terus dipertahankan ke depan.

“Karenanya, saya berikan apresiasi. Meskipun anggaran BPKP hanya Rp1,4 triliun, tetapi berhasil menyelamatkan keuangan negara yang mencapai Rp6,4 triliun pada tahun 2021,” ujar Puteri. Lebih lanjut, Puteri juga mempertanyakan kepada BPKP mengenai potensi kerugian negara yang timbul pada sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik, seperti dugaan kasus korupsi PT Garuda Indonesia.

“Kami harap nantinya BPKP menyampaikan hasil audit ini yang telah dilakukan untuk mengetahui apa saja temuan yang dihasilkan. Termasuk seberapa besar kerugian negara yang mungkin ditimbulkan,” tegas Puteri. Kemudian, Puteri juga mendorong BPKP untuk memperluas jangkauan pengawasan atas perencanaan dan penganggaran daerah.

“Jika evaluasi yang dilakukan BPKP kepada 18 pemerintah daerah menyebutkan sekitar 80 persen program dan kegiatan dirancang tidak tepat sasaran. Tentu, kita berharap cakupan evaluasi ini bisa diperluas. Sehingga, kita mendapatkan gambaran yang utuh atas kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah,” ucap Puteri. Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini meminta BPKP untuk terus mengawal agenda prioritas pemerintah pada tahun 2022, seperti Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru hingga penagihan hak tagih negara atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).