Bamsoet Minta Persoalan Keamanan di Nduga Dievaluasi

DPR RI - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong berbagai stakeholder, dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda), aparat keamanan serta tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, untuk melakukan evaluasi terkait masalah keamanan. Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu, menyampaikan bahwa masalah keamanan di Nduga harus segera diatasi secara bersama-sama.

"Saya meminta kepada berbagai pihak di sana untuk melakukan evaluasi mengenai masalah keamanan. Sudah saatnya, masalah keamanan yang terjadi di Kabupaten Nduga diatasi secara bersama-sama dengan Pemda dan seluruh elemen masyarakat di sana," ujar Bamsoet usai menerima kunjungan Bupati Nduga, di Ruang Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Selain itu, politisi Partai Golongan Karya ini juga meminta agar masalah keamanan yang sedang terjadi di Nduga tidak sampai menghambat jalannya pembangunan infrastruktur. Bamsoet menegaskan, hal tersebut penting untuk menjadi perhatian mengingat pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Menurut saya, alangkah baiknya soal masalah keamanan tidak berdampak pada pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan atas perintah Presiden Joko Widodo di Kabupaten Nduga. Pembangunan jalan maupun jembatan harus tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh masalah keamanan," tandas Bamsoet.

Pada kesempatan yang sama, Bamsoet mengingatkan, tensi pengamanan dalam mengatasi masalah keamanan di Nduga harus dikurangi agar masyarakat di wilayah tersebut tidak dalam tanda petik ketakutan terhadap situasi ketegangan yang terjadi antara pihak tentara keamanan dengan pihak separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Saya mengimbau, tensi pengamanan dalam mengatasi masalah keamanan di Kabupaten Nduga harus dikurangi agar masyarakat di wilayah tersebut tidak dalam tanda petik ketakutan terhadap situasi ketegangan yang terjadi antara pihak tentara keamanan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua," pesan Bamsoet.

Untuk itu, sambung Bamsoet, selaku Ketua DPR RI dirinya akan meminta dengan segera kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI yang terkait masalah keamanan di Nduga, khususnya Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk mengundang Panglima TNI dan Kapolri dalam upaya menurunkan tensi ketegangan di sana. Serta, tambah Bamsoet, dalam mencari upaya lainnya agar bagaimana Panglima TNI dan Kapolri dapat melakukan langkah-langkah kerja sama dengan stakeholder di Nduga.

"Selaku Ketua DPR RI, saya meminta kepada Komisi I dengan segera mengundang Panglima TNI untuk membicarakan hal ini bersama-sama dengan tujuan dapat menurunkan tensi ketegangan di Kabupaten Nduga. Saya juga mendorong Komisi III untuk segera mengundang Kapolri dengan harapan dapat bekerjasama dengan stakeholder di sana seperti Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Resor (Polres) untuk diberdayakan lebih kuat lagi agar segera dapat menurunkan tensi ketegangan di Kabupaten Nduga," pungkas Bamsoet.

Sebelumnya, Bupati Nduga Yairus Gwijangge menyampaikan problematika yang dihadapi masyarakat di Nduga tentang masalah keamanan yang membuat masyarakat di wilayah itu tidak dapat hidup dengan tenang. Sehingga, berdampak luas dengan ditandai banyaknya masyarakat yang mengungsikan diri ke berbagai wilayah terdekat. Terlebih lagi, yang memprihatinkan, Yairus menjelaskan hingga kini sebagian besar masyarakat yang mengosongkan 11 distrik di wilayah Nduga masih berada di hutan-hutan.

"Masyarakat di Nduga hingga kini tidak dapat hidup tenang. Bahkan, sebagian besar mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga terdekat karena sekitar 11 distrik di wilayah itu saat ini sudah dikosongkan. Sehingga, besar harapan kami meminta kepada Presiden melalui Ketua DPR RI utuk segera melakukan penarikan pasukan non organik dari Kabupaten Nduga," jelas Yairus.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon (F-Gerindra), Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal (F-PG), Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (F-PG), serta calon Anggota DPD RI periode 2019-2024 dari dapil Papua, Yorrys Raweyai.

Hadir pula turut mendampingi Bupati Nduga Yairus Gwijangge antara lain Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga Namia Wijangge, Ketua DPRD Kabupaten Nduga Alimi Gwijangge, dengan jajaran Pemkab Nduga lainnya.