Bamsoet: Dharma Wanita Harus Mampu Tangkal Ideologi Transnasional

DPR RI - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak pengurus Dharma Wanita di berbagai kementerian/lembaga ikut andil dalam pencegahan masuknya ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan nafas bangsa Indonesia. Mengutip survei Alvara Research yang dilakukan 10 September sampai 5 Oktober 2017 di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyebut 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

"Bahkan menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, 3 persen personel TNI telah terpapar radikalisme. Tak hanya itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis 2 juta karyawan BUMN berpotensi terpapar radikalisme. Setara Institute juga melaporkan 10 perguruan tinggi negeri (PTN) juga terpapar radikalisme. Situasi yang sangat mengkhawatirkan ini perlu ditanggulangi agar jumlahnya tak semakin membesar. Kuncinya, ada pada pemberdayaan keluarga di mana perempuan adalah tiang pondasinya," ujar Bamsoet saat menerima pengurus Dharma Wanita Pusat (DWP), di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (08/07).

Hadir antara lain Ketua Umum DWP Wien Ritola, Sekretaris Jenderal DWP Toety Tasdik, para Ketua DWP seperti Jullie Hakim, Titin Manggabarani dan Umi Rusman, serta Kabag Organisasi DWP Lili Agung.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, kekuatan sebuah bangsa bisa dilihat dari kekuatan masing-masing keluarga. Jika setiap orang tua, khususnya kaum ibu, bisa mengamalkan Pancasila sedini mungkin di lingkungan keluarganya, akan semakin memperkokoh bangsa Indonesia terhindar dari radikalisme.

"Saya yakin, pada dasarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu selalu mengajarkan kebaikan kepada setiap anggota keluarganya. Karena itu, Dharma Wanita maupun organisasi perempuan lainnya harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Sehingga, setiap kaum ibu bisa menjadi Agen Pancasila," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melihat kekuatan Dharma Wanita sangat luar biasa. Karena terdiri dari seluruh istri pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Istri dan janda pensiunan pegawai ASN, BUMN dan BUMD, istri dan janda pegawai dan/atau pensiunan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum, istri kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, istri perangkat pemerintahan desa, istri anggota TNI, purnawirawan TNI, Polri, dan purnawirawan Polri.

"Selain membahas berbagai masalah domestik perempuan, kekuatan sosial Dharma Wanita yang tersebar sampai ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, harus dimaksimalkan untuk menjaga ideologi Pancasila. Dharma Wanita harus mampu mencabut radikalisme sampai ke akarnya. Sehingga berbagai ideologi transnasional tak lagi tumbuh di bumi Indonesia," pungkas Bamsoet.