Atasi Ketimpangan, Gus AMI Dukung KEK Perdesaan di Teluk Tomini dan Malut

DPR RI - Mengatasi ketimpangan tidak bisa dilakukan secara parsial dan tambal sulam. Perlu komitmen kuat dalam suatu formula, inovasi, serta terobosan baru mulai dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan, ditopang kelembagaan yang mapan, infrastruktur dan insentif yang mendukung, serta pengawasan yang ketat dalam implementasi di lapangan.
“Satu hal yang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi paradoks yang menyertai dalam proses pembangunan bangsa ini. Mengatasinya tidak bisa parsial, tapi perlu inovasi dan terobosan baru,” kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara di Gorontalo, Sabtu (12/6).
Menurut Gus AMI, sapaan akrabnya, ketimpangan nyaris terjadi secara multidimensi antarwilayah, antarsektor, dan juga antarkelompok pendapatan. Selama hampir 30-40 tahun yang lalu, fenomena ketimpangan spasial yang muncul akibat pemusatan kegiatan pembangunan.
“Tentu saja ini semua bisa dilihat dari kesenjangan Jawa-luar Jawa, pedesaan-perkotaan, kawasan Indonesia Barat-Indonesia Timur, wilayah hinterland-wilayah perbatasan, bahkan dalam satu wilayah yang sama,” paparnya.
Karena itu, sebuah nilai moral yang tak boleh ditawar bahwa negara wajib mengemban peran etisnya untuk menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk yang menjadi tanggungjawabnya. Gus AMI menyebut program-program rasional pembangunan pada ujungnya harus dihadapkan pada pertanyaan mendasar, yakni apakah sebuah kebijakan mampu mengajak seluruh rakyat mengalami mobilitas bersama atau hanya mengajak segilintir kelompok dan pelaku ekonomi saja.
“Dalam konteks ini maka sebuah posisi keberpihakan yang tak bisa ditawar adalah bahwa negara melalui kebijakan publiknya harus mampu menjebol kebuntuan-kebuntuan dalam seluruh dimensi pembangunan. Agar ketimpangan tidak menjadi problem akut yang justru menjadi virus ganas pembangunan dan kita terjebak dalam sangkar besi pembangunan itu sendiri,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Gus AMI juga memaparkan nilai strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis perdesaan di kawasan Teluk Tomini. Pertama, sebagai daerah dengan pembangunan yang berkembang pesat, sumber daya alam yang melimpah, serta sektor-sektor wisata yang bisa diunggulkan, pengembangan KEK berbasis perdesaan di wilayah ini hendak menyuguhkan sebuah model pembangunan ekonomi yang berbasis partisipatif dengan melibatkan peran masyarakat secara aktif.
Kedua, pilihan pengembangan KEK berbasis perdesaan di wilayah kawasan Teluk Tomini ini tepat dan menemukan momentumnya. Menurutnya, saat kondisi ekonomi bangsa ini terpuruk akibat hantaman Covid 19, keempat provinsi dan kabupaten-kabupaten di dalamnya ternyata menjadi salah satu daerah dengan daya tahan ekonomi yang kuat karena basis pertanian, kelautan, dan wisata yang menjadi salah satu penyangga wilayah ini.
“Maka dari itu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang berbasis perdesaan harus benar-benar mampu menggali potensi yang ada di desa-desa sehingga mampu menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan,” tegas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.
Ketiga, pentingnya pembangunan yang menjadikan daerah dan desa sebagai titik tumpu adalah bergesernya lokus-lokus pertumbuhan yang tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Gus AMI berujar, lokus pertumbuhan sudah saatnya mulai digeser ke desa-desa.
“Karena itu, sudah saatnya negara harus mewujudkan peran etisnya dalam bentuk intervensi kebijakan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” tukas Gus AMI.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
14 Juni 2021 16:27 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
14 Juni 2021 16:27 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
14 Juni 2021 16:27 -
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman