Anggota Komisi IX Desak BPJS Kesehatan Terbuka soal Dugaan Kebocoran Data Peserta

DPR RI - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak BPJS Kesehatan memberikan keterangan resmi dan terbuka soal dugaan kebocoran data kepesertaan BPJS. Pasalnya, kebocoran data sangat merugikan para peserta.

"Dan pada titik tertentu, ini sangat berbahaya karena bisa disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab."

"Data itu kan harus disimpan secara rapi. Tidak boleh jatuh ke tangan orang yang lain. Apalagi, data tersebut konon diperjualkan. Arahnya adalah keuntungan finansial temporal," kata Saleh dalam siara tertulisnya.

"Kalau ada orang yang mau membeli data itu, pastilah diarahkan untuk kepentingan tertentu. Orang yang beli, bisa saja memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan lain. Kalau sudah bocor, ini akan terus berkelindan ke sana kemari".

Lanjut dia, di dalam data kepesertaan itu, ada banyak informasi yang tidak boleh diketahui publik. Di sana ada rekam medis peserta hingga data alamat, NIK.

"Sekarang ini, untuk mendaftarkan kartu telp seluler saja harus pakai NIK dan kartu keluarga. Itu sangat dirahasiakan. Tujuannya untuk pengamanan agar nomor telp tersebut tidak digunakan untuk kejahatan. Dan yang pegang nomor itu bisa dikenali oleh operator."

"Nah, ini ada ratusan juta data yang bocor. Pastilah dimanfaatkan lebih luas. Dan itu berbahaya sekali bagi keamanan nasional. Ini tidak main-main. Harus diseriusi oleh pemerintah".

Dalam konteks ini, RUU Perlindungan Data Pribadi mendesak untuk segera disahkan. Jika ada persoalan, perlu segera diselesaikan lintas fraksi dan pemerintah. Dengan begitu, UU ini nanti diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat luas.

"RUU perlindungan data pribadi ini sejak awal kan diarahkan untuk hal seperti ini. Sekarang malah sudah ada kebocoran. Sementara UU-nya belum disahkan," tuntasnya.