Anggota Komisi I apresiasi kinerja pemerintah dalam pembebasan sandera di Libya

DPR RI - Anggota Komisi I DPR RI bidang Komunikasi, Pertahanan dan Luar Negeri, Teuku Riefky Harsya, memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam membebaskan enam orang WNI yang disandera oleh kelompok milisi di Benghazi, Libya.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, KBRI setempat, Badan Intelijen Negara serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya pembebasan dan pemulangan WNI yang disandera oleh sekelompok Milisi di Libya sejak september 2017”.

Menurut politisi Demokrat asal Aceh tersebut, apa yang dilakukan oleh Kemenlu dan BIN merupakan wujud dari kehadiran negra dalam melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada.

Sebagaimana diberitakan, enam orang WNI yang merupakan anak buah kapal (ABK) kapal ikan Salvatore berbendera Malta disenadera oleh sekelompok milisi Libya pada 17 September 2017. Setelah melalui berbagai pendekatan dan diplomasi, tanggal 17 Maret 2018 para sandera dibebaskan dan diserahterimakan Senin kemaren (2/4/18) di kantor Kementerian Luar Negeri.

Menurut Teuku Riefky, membebaskan sandera di Libya bukan perkara mudah karena selain wilayah konflik, negara tersebut seperti tidak bertuan. Pemerintahan yang berkuasa disana tidak memiliki kontrol penuh atas beberapa wilayah yang dikuasai oleh oposisi dan juga milisi.

Reifky menggambarkan bawa pasca Qaddafi, negara dikontrol bukan hanya oleh partai politik baru yang berkoalisi membentuk suatu pemerintahan, tetapi juga oleh para milisi dan kelompok suku yang berebut akses terhadap sumber alam dan kekuasaan. Jumlah milisi tersebut mencapai puluhan bahkan ratusan yang dibentuk atas dasar garis regional, etnis, ideologi dan juga lokal.

Karenanya, membebaskan sandera di wilayah konflik seperti Libya memerlukan keahlian dan pendekatan khusus karena disana pemerintah bukan satu-satunya pihak yang memiliki wewenang kontrol penuh atas wilayah tertentu, papar Ketua Poksi Demokrat untuk Komisi I DPR RI. Apalagi Benghazi merupakan pusat kota konflik di Libya dan selalu menjadi prioritas bagi kelompok manapun untuk menguasainya, katanya.

“Apa yang telah dilakukan oleh Kemlu dan BIN merupakan sesuatu hal yang luar biasa, karena mereka mampu menembus wilayah konflik di Benghazi yang peta dan penguasanya seperti labirin berlapis”.

Setelah pemulangan para sandera tersebut, Teuku Riefky mengingatkan agar Kemlu segera berkoordinasi dengan pihak Kemenaker, BNP2TKI serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk berkomunikasi dengan perusahaan dimana WNI tersebut bekerja sebelumnya.

“Sebagai ABK, perusahaan dimana mereka bekerja sebelumnya memiliki kewajiban memenuhi hak-hak para WNI tersebut, termasuk ganti rugi atau klaim selama mereka disandera. Menurut saya, negara harus tegas dan galak terhadap perusahaan itu agar hak-hak WNI dipenuhi secara maksimal”, demikian tegas Teuku Riefky.

Untuk mencegah terulangnya insiden penyanderaan, Teuku Riefky meminta Kemlu untuk lebih intensif berkomunikasi dengan seluruh WNI yang ada di luar negeri agar mereka menghindari wilayah-wilayah tujuan yang rawan dari perompakan dan penyanderaan, seperti Somalia, Libya, serta wilayah-wilayah Timur Tengah ataupun Afrika yang kini tengah dilanda konflik baik internal maupun konflik dengan negara lain.