Anggota DPR Minta Pemerintah Kurangi Importasi Bawang Putih

DPR RI - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar Indonesia dapat mengurangi importasi bawang putih yang tiap tahun mencapi 507 ribu ton per tahun.

Besaran angka importasi bawang putih pada outlook bawang putih 2020 menjadikan Indonesia sebagai negara importir bawang putih terbesar di dunia.

"Saya sangat menyayangkan belum ada perubahan situasi importasi bawang putih dalam negeri dimana tiap tahun kita tinggi sekali angka impornya dari China. 99 persen kita yang ambil, sisanya dari  India, Taiwan, Amerika Serikat, dan Mesir yang angkanya hanya ratusan hingga maksimal 2 ribu ton," ungkap Akmal dalam berita rilisnya,  Minggu (19/12).

Politisi PKS ini mengatakan, program-program pemerintah di Kementerian Pertanian sudah sangat mendukung kinerja pemerintah terutama dukungan anggran. Melalui direktorat Jenderal Hortikultura, setidaknya sebanyak Rp1,14 triliun telah di alokasikan tahun 2021 melalui APBN. Namun ia mengakui bahwa pemotongan anggaran akibat refocusing akibat pandemi menjadikan APBN Kementan menurun lebih separo sejak tahun 2015.

Meski demikian, Akmal sangat menyayangkan, bahwa sejak enam tahun lalu, China sebagai produsen dan eksportir bawang putih terbesar di dunia, secara konsisten mengirimkan bawang putih ke Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Pada 2015, bawang putih asal China sebesar 482 ribu ton, 2016 sebesar 445 ribu ton, 2017 sebesar 550 ribu ton, 2018 sebesar 585 ribu ton, dan 2019 sebesar 472 ribu ton. Bahkan yang terjadi selama ini, besarnya impor bawang putih menyebabkan komoditas ini selalu mengalami defisit neraca perdagangan dari 1996.

"Saya minta secara khusus kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian, setidaknya ada upaya mengurangi besaran importasi bawang putih di negara kita. Kegiatan dan program kementan di Dirjen Horti mesti ada succes story-nya untuk menekan angka importasi bawang putih yang memang komoditas ini tidak banyak ditanam di Indonesia seimbang dengan kebutuhan rakyat Indonesia yang

sangat banyak," tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II itu menyarankan, agar ada bimbingan dan program yang menyasar langsung para petani bawang putih baik bantuan pembinaan, bibit, alsintan dan lain sebagainya. Anggota DPR siap terjun langsung mendampingi pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasaanya. Para importir harus berperan untuk kontribusi mendorong luasan areal tanam sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. 

"Saya harap tahun depan ada perbaikan. Tingginya angka importasi bawang putih tahun 2021. Saat ini dengan perizinan impor yang tertuang dalam Permendag No. 20/2021, para importir memprediksi bawang putih berpotensi mengalami kelangkaan tahun 2022. Pemerintah melalui kementan harus menjawab tantangan ini sehingga importasi menurun dan kebutuhan masyarakat akan ketersedian bawang putih terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau," tutup Andi Akmal Pasluddin.