BKSAP DPR berharap pemerintah proaktif mediasi konflik Teluk

DPR RI - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, hubungan Indonesia dan Qatar tidak hanya sebatas hubungan diplomatik.
Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diharapkan bisa proaktif melakukan konflik yang tengah memanas di kawasan Teluk.
"Kita minta Kemenlu agar aktif dalam melakukan mediasi konflik di Timur Tengah, misalnya dengan melakukan lobi atau mengadakan pertemuan dengan negara terkait untuk duduk satu meja," ungkap Nurhayati yang juga anggota Komisi I DPR ini.
Kata dia, bentuk mediasi bisa berupa jalur diplomasi maupun komunikasi politik. Mengingat, Qatar masih tergabung dalam Gulf Country Continent (GCC). Apalagi, sambungnya, Qatar sangat aktif dalam membantu masalah kemanusiaan.
"Kita tidak ada keberpihakkan terhadap negara tertentu, tetapi kita mencoba kembali menyatukan apa yang sedang terjadi di negara GCC ini. Banyak yang sudah dilakukan Qatar untuk kemanusiaan, dan itu harus diekspos," jelasnya.
Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, hubungan Indonesia dan Qatar sendiri tidak terganggu dengan adanya konflik tersebut.
"Peran Indonesia untuk mediator sangat diharapkan, seperti yang sering kita lakukan di Asean," tandas politisi asal dapil Jawa Timur itu, sembari menekankan bahwa diplomasi dan mediasi itu diharapkan dapat menguntungkan kedua negara.
KOMENTAR ANDA
BERITA LAINNYA
-
-
DJP Diminta Masifkan Sosialisasi NIK Jadi NPWP
07 Juli 2017 13:42 -
Pemuda Penentu Kebijakan Global
07 Juli 2017 13:42 -
DPR Percaya Bareskrim Profesional Tangani Kasus Penembakan Polisi
07 Juli 2017 13:42 -
BERITA POPULER
- 1
Puan: Kembalinya Blok Rokan Harus Dirasakan Rakyat
- 2
Abaikan berbagai aspek, holding migas BUMN dinilai terburu-buru
- 3
Fungsi dan kewenangan BNN jadi pembahasan Panja RUU Narkotika
- 4
Komisi IX evaluasi kinerja, Menkes diberi waktu 2x24 jam untuk usut kasus Debora
- 5
Konferensi Parlemen Dunia dihadiri 48 negara, Fahri sebut itu prestasi
- 6
Demi masyarakat sehat, Brebes dukung program GPN dari Kemenpora
- 7
Ribuan advokat siap bela Aris Budiman